Mengenal Makan Bergizi Gratis (MBG): Program Sekolah Gratis di Indonesia

Di Indonesia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo pada tahun 2025 semakin menarik perhatian publik. Program ini menargetkan sekitar 83 juta orang dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan mengurangi masalah gangguan pertumbuhan.

Meski demikian, tantangan terkait beban anggaran dan operasional program juga menjadi perhatian serius.

Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai program sekolah gratis MBG, termasuk:

• Gambaran umum program

• Dampak ekonomi

• Keberlanjutan anggaran

• Cara pelaksanaan

• Perbandingan dengan Jepang

• Prospek ke depan

 

 

 

Gambaran Umum Program Sekolah Gratis Makan Bergizi (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025. Program ini menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar di Indonesia. Targetnya sekitar 83 juta penerima, termasuk anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui. Program ini menyediakan makanan bergizi gratis. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia. Selain itu, program ini juga bertujuan mengurangi malnutrisi dan gangguan pertumbuhan.

Data menunjukkan bahwa sekitar 21,5% anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia mengalami stunting. Oleh karena itu, perbaikan gizi anak menjadi prioritas nasional. Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG dapat meningkatkan pendapatan petani lokal. Dengan demikian, program ini juga mendorong perekonomian daerah. Program ini memiliki dampak ganda: kesehatan anak dan ekonomi lokal.

Program MBG pertama kali diperkenalkan sebagai janji kampanye presiden. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 450 triliun rupiah (sekitar 28 miliar USD) selama lima tahun. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 71 triliun rupiah (sekitar 4,3 miliar USD) untuk tahap awal. Tahap ini menjangkau 15 juta anak dan ibu hamil/menyusui secara bertahap.

Pemerintah menargetkan cakupan penuh MBG hingga 83 juta penerima pada 2029. Program ini mencakup anak-anak dari pendidikan usia dini hingga sekolah menengah atas, serta ibu hamil dan menyusui. Di sekolah, setiap siswa menerima satu kali makan per hari, setara dengan sekitar sepertiga kebutuhan kalori harian, tanpa biaya sama sekali.

Dengan skala besar dan target jangka panjang, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi investasi penting bagi kesehatan generasi muda Indonesia. Selain itu, program ini juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

Dampak Ekonomi Program Sekolah Gratis Makan Bergizi (MBG)

Strategi Pertumbuhan dan Stimulus Ekonomi

Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 5% menjadi 8%. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah untuk mencapai target tersebut. Dengan memperbaiki gizi anak-anak, program ini diharapkan meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, pemberdayaan ekonomi di pedesaan juga dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang GDP.

Di sisi lain, program MBG juga memberikan stimulus ekonomi jangka pendek. Pada tahun pertama, pemerintah mengalokasikan sekitar 6.000 miliar yen untuk program ini, yang sebagian besar akan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, beberapa ahli mengingatkan bahwa beban anggaran yang besar berpotensi menekan kesehatan fiskal negara.

Penciptaan Lapangan Kerja dan Dampak pada Ekonomi Pedesaan

Program MBG diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja baru secara luas. Sekitar 2.000 koperasi di seluruh Indonesia akan terlibat dalam penyediaan bahan makanan seperti beras, sayuran, daging, ikan, telur, dan susu.

Selain itu, pembangunan dapur sekolah juga terus berlangsung. Pada tahap awal, 190 dapur sudah beroperasi dan mampu menyediakan 500.000 porsi makan. Pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 937 dapur pada Maret 2025, untuk melayani sekitar 3 juta porsi makan. Dengan demikian, program ini membuka peluang kerja bagi koki, staf pengiriman, dan ahli gizi, sekaligus meningkatkan pendapatan petani lokal.

Peningkatan Permintaan Bahan Makanan dan Aktivasi Industri

Program MBG menciptakan permintaan bahan makanan yang sangat besar. Setiap tahun dibutuhkan sekitar:

• 67 juta ton beras

• 1,2 juta ton ayam

• 500.000 ton daging sapi

• 1 juta ton ikan

• Sayuran, buah-buahan, dan 40 juta kiloliter susu

Permintaan ini diharapkan menggerakkan sektor pertanian dan industri pangan, sekaligus memberikan efek multiplikasi ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, orang tua melaporkan bahwa program ini mengurangi beban menyiapkan sarapan, sehingga meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Kekhawatiran Terhadap Harga dan Keuangan Negara

Namun, permintaan bahan makanan yang besar berpotensi meningkatkan harga pangan. Jika pemerintah membeli banyak beras, misalnya, harga pasar bisa naik dan beban belanja rumah tangga meningkat.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah fokus pada pengadaan dari koperasi lokal, sambil tetap mempertimbangkan impor. Contohnya, 130.000 sapi perah akan diimpor untuk menjamin pasokan susu dan daging sapi.

Dari sisi fiskal, pengeluaran besar ini bisa memperlebar defisit anggaran. Namun, pemerintah berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% dari GDP dan menyesuaikan alokasi anggaran MBG secara hati-hati. Hingga saat ini, pengelolaan program ini masih terkendali sehingga tidak menimbulkan tekanan inflasi besar, meskipun keberlanjutan fiskal tetap menjadi tantangan.

Sumber Dana Program Sekolah Gratis Makan Bergizi (MBG)

Sumber Saat Ini dan Kebutuhan Anggaran Tambahan

Hingga kini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun 2025, biaya program sudah dimasukkan dalam APBN, dan pemerintah tidak bergantung pada pajak tambahan atau bantuan luar negeri. Dana berasal dari penerimaan pajak dan penerbitan obligasi negara.

Namun, beberapa pihak memperkirakan anggaran saat ini belum cukup untuk mencakup semua penerima yang ditargetkan. Untuk itu, pemerintah mungkin perlu menambah hingga 140 triliun rupiah (sekitar 8,6 miliar USD). Menteri Koordinator Bidang Pangan menyebutkan bahwa tambah anggaran bisa diputuskan Presiden pada Juli–Agustus 2025. Jika disetujui, anggaran tambahan ini bisa mencapai dua kali lipat anggaran awal.

Disiplin Fiskal dan Dampak Anggaran Lain

Pemerintah Indonesia selama ini berupaya menjaga defisit fiskal tetap rendah. Namun, pengeluaran besar untuk MBG dapat menekan anggaran untuk program lain. Beberapa ahli mengingatkan, “Anggaran proyek lain mungkin dikurangi untuk mendanai program sekolah gratis ini.” Selain itu, peningkatan pajak atau pengurangan subsidi di masa depan mungkin sulit dihindari. Hal ini bisa berdampak pada daya beli kelas menengah.

Evaluasi Penerima dan Keberlanjutan Program

Pertanyaan lain adalah apakah semua anak harus menjadi penerima. Beberapa pihak menilai mendukung anak dari keluarga mampu menggunakan dana publik kurang efisien. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan fokus bantuan pada keluarga yang benar-benar membutuhkan, demi meningkatkan keberlanjutan fiskal.

Dukungan Internasional dan Prospek Masa Depan

Hingga saat ini, MBG tidak menerima bantuan dari lembaga internasional atau negara lain. Pemerintah memilih menggunakan dana domestik sepenuhnya, berbeda dengan sejarah Jepang pasca-perang yang menerima bantuan pangan dari AS. Namun, jika kekurangan dana menjadi serius, pemerintah mungkin mempertimbangkan dukungan dari lembaga keuangan internasional atau PBB. Saat ini, fokus tetap pada pemanfaatan sumber daya domestik untuk menjaga keberlanjutan program.

Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Makan Bergizi (MBG)

Lembaga Pengelola Program

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dibentuk oleh pemerintah Indonesia. BGN mengoordinasikan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Ketahanan Pangan, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program sekolah gratis.

Uniknya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut berperan dalam pengolahan dan distribusi makanan. Pada tahap awal, beberapa fasilitas militer di daerah bahkan digunakan sebagai dapur sekolah. Strategi ini memanfaatkan kekuatan organisasi militer untuk membangun jaringan distribusi cepat. Namun, beberapa pihak menyoroti risiko terdiskriminasi bagi usaha kecil lokal.

Pemerintah menerapkan sistem dapur terpusat (central kitchen) untuk memasak makanan dalam jumlah besar. Cara ini memungkinkan kontrol kualitas lebih baik dan efisiensi operasional.

Logistik dan Sistem Distribusi

Distribusi makanan dilakukan melalui koperasi lokal dan vendor resmi. Bahan makanan diolah di dapur pusat di tiap wilayah, lalu didistribusikan ke sekolah. Di kota, satu dapur pusat melayani beberapa sekolah sekaligus. Makanan dikemas dalam wadah penahan panas dan diantar menggunakan truk. Di pedesaan, program menggunakan sistem patroli keliling untuk menjangkau sekolah-sekolah terpencil.

Pada awal program, 26 provinsi memiliki 190 dapur pusat yang mampu menyediakan sekitar 570.000 porsi makanan per hari. Ke depan, pemerintah berencana memperluas dapur dan jaringan distribusi, termasuk menjangkau pulau-pulau terpencil. TNI dan relawan lokal juga dimanfaatkan untuk memastikan stabilitas pengiriman makanan di seluruh negeri.

Standar Kualitas dan Nutrisi

Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kualitas dan nilai gizi makanan. Program ini menyediakan makanan gratis bergizi dengan komposisi:

• Karbohidrat utama (beras, dsb.)

• Protein (daging, ikan, tahu, dsb.)

• Sayuran dan buah

• Susu

Setiap porsi dirancang untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian anak. Namun, menjaga standar gizi seragam di seluruh negeri tidak mudah. Misalnya, awalnya susu wajib disertakan. Namun, di beberapa daerah, ketersediaan susu terbatas dan banyak anak intoleran laktosa, sehingga susu tidak lagi diwajibkan.

Selain kalori dan protein, menu juga harus memperhatikan mikronutrien penting seperti zat besi dan vitamin. Pemerintah berencana menggunakan ahli gizi untuk memastikan keseimbangan gizi dan variasi makanan tetap terjaga.

Keamanan Pangan dan Higiene

Keamanan makanan menjadi perhatian utama. Pada Januari 2025, beberapa anak mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi MBG. Contohnya:

• Di Sukoharjo, Jawa Tengah, sekitar 40 anak muntah karena ayam tidak matang sempurna.

• Di Nunukan, Kalimantan Utara, beberapa anak diare akibat sisa makanan yang digunakan kembali.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mewajibkan vendor menyimpan sampel makanan selama 48 jam untuk investigasi. Selain itu, pelatihan higiene dan keamanan pangan diberikan kepada staf dapur.

BGN menegaskan bahwa prosedur akan diperketat. Presiden Prabowo mendukung respon cepat dari pihak lapangan untuk mencegah kejadian serupa.

Dengan cakupan nasional yang luas, kesalahan kecil bisa memengaruhi banyak anak. Oleh karena itu, tata kelola (governance) yang baik, monitoring, dan standar keamanan pangan sangat penting untuk memastikan makanan aman dan bergizi.

Perbandingan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Sekolah di Jepang

Skala dan Sasaran

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menjangkau sekitar 83 juta orang, lebih dari seperempat populasi nasional. Program ini menargetkan anak-anak dari pra-sekolah hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Sementara itu, di Jepang, sistem sekolah makan hanya berlaku untuk sekitar 9,3 juta siswa SD dan SMP, sekitar 7% populasi, dan tidak ada sistem seragam untuk SMA. Di Jepang, orang tua biasanya menanggung biaya makan, sedangkan di Indonesia MBG sepenuhnya gratis sejak awal.

Sistem Pengelolaan dan Distribusi

Di Indonesia, pemerintah pusat mengkoordinasikan seluruh program. Makanan dimasak di dapur terpusat dan didistribusikan menggunakan truk ke sekolah-sekolah.

Sebaliknya, di Jepang, otonomi daerah memegang peranan penting. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan mengelola dapur sekolah atau pusat dapur lokal. Sistem “petugas makan” juga diterapkan, di mana siswa sendiri ikut menata porsi makanan. Dengan cara ini, makanan selalu disajikan hangat di sekolah.

Secara hukum, Jepang memiliki UU Sekolah Makan (1954), sedangkan Indonesia masih pada tahap awal membangun regulasi dan menggunakan metode sentralisasi dengan bantuan militer.

Tujuan Kebijakan dan Latar Belakang

Tujuan utama MBG adalah mengatasi malnutrisi dan kemiskinan anak. Program ini adalah janji kampanye Presiden Prabowo untuk menjawab masalah anak yang sering tidak sarapan, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi pedesaan.

Di Jepang, sekolah makan muncul pasca-perang di bawah arahan GHQ untuk mengatasi kekurangan gizi. Pada 1950-an, program ini menjadi bagian dari kebijakan nasional. Saat ini, sekolah makan di Jepang fokus pada pendidikan gizi (shokuiku) dan pemahaman bahan pangan lokal, serta dijadikan salah satu program dukungan keluarga.

Dengan kata lain, Indonesia menekankan jaminan gizi dan pengentasan kemiskinan, sedangkan Jepang menekankan pendidikan dan kesejahteraan.

Sumber Dana dan Biaya

MBG sepenuhnya dibiayai oleh APBN, dengan anggaran awal sekitar Rp 6.000 miliar (~0,5% GDP). Dengan perluasan program, beban fiskal diperkirakan meningkat.

Di Jepang, orang tua menanggung biaya bahan makanan, sedangkan pemerintah daerah menanggung gaji staf dan biaya fasilitas. Rata-rata biaya per bulan:

• SD: 4.688 yen

• SMP: 5.367 yen

Per September 2023, sekitar 30% pemerintah daerah telah memberlakukan gratis penuh, namun pemerintah pusat berhati-hati untuk mengimplementasikan gratis nasional karena defisit fiskal tinggi.

Dampak pada Kesehatan dan Pendidikan Anak

Di Indonesia, MBG diharapkan menurunkan stunting dan anemia. Target pemerintah: mengurangi anak stunting menjadi kurang dari 14% pada 2024.

Di Jepang, kekurangan gizi hampir hilang sejak masa pertumbuhan ekonomi tinggi, dan fokus kini pada pencegahan obesitas dan nutrisi seimbang. Penelitian menunjukkan sekolah makan dapat membantu mencegah obesitas, dan juga berfungsi sebagai media pendidikan gizi.

Selain itu, sekolah makan menyediakan kesempatan makan yang setara, mengurangi rasa terpinggirkan akibat kemiskinan. Di Jepang, prinsip ini telah lama diterapkan. MBG di Indonesia juga memiliki fungsi integrasi sosial.

Namun, memberikan makanan yang sama untuk semua anak mungkin tidak selalu optimal. Ke depan, pemerintah perlu memprioritaskan anak yang membutuhkan dan meningkatkan edukasi gizi.

Tantangan dan Prospek Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tantangan Keuangan dan Keberlanjutan

Masalah terbesar MBG adalah keberlanjutan finansial. Untuk menyediakan makanan bagi seluruh sasaran, pemerintah mungkin membutuhkan anggaran tambahan. Jika pendanaan terhambat, ada risiko penurunan kualitas dan kuantitas makanan, bahkan penyusutan cakupan program. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang matang sangat penting.

Masalah Operasional dan Potensi Kecurangan

Pada tahap uji coba, beberapa sekolah dilaporkan memaksa orang tua membeli kotak makan sendiri, sehingga muncul anggapan “makanan berbayar secara tidak resmi”. Selain itu, terdapat kasus penipuan terkait program. Dengan anggaran besar yang digerakkan, pengawasan terhadap korupsi dan kecurangan menjadi prioritas.

Selain itu, perbedaan antara kota dan pedesaan menimbulkan tantangan lain. Beberapa sekolah menghadapi menu monoton atau frekuensi pemberian yang tidak merata. Oleh karena itu, penyesuaian lokal dan standar minimal sangat diperlukan.

Strategi Perbaikan

1. Penentuan Prioritas Sasaran
Saat ini, semua anak menerima makanan, termasuk yang dari keluarga mampu. Pendekatan semi-targeting bisa dipertimbangkan. Misalnya, anak di daerah miskin mendapatkan makanan dan suplemen gizi lengkap, sedangkan di kota makanan diberikan beberapa kali seminggu. Namun, perbedaan terlalu besar bisa mengurangi dukungan publik.

2. Sinergi dengan Kebijakan Lain
Program makan sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan masalah gizi. Pendidikan gizi di rumah, perbaikan sanitasi, pemberantasan cacingan, dan fortifikasi pangan juga dibutuhkan. Pemerintah berencana melakukan monitoring kesehatan anak dan kampanye edukasi bagi orang tua bersamaan dengan distribusi makanan.

3. Pengurangan Limbah Makanan
Produksi massal dan distribusi besar menimbulkan sisa makanan dan limbah. Kontrol porsi dan pemanfaatan kembali sisa makanan (misal kompos atau pakan ternak) diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan.

Prospek Masa Depan

Program MBG merupakan investasi penting untuk kesehatan generasi muda dan pembangunan nasional. Dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus, manfaat program dapat dimaksimalkan. Nutrisi yang memadai tidak hanya mendukung pengembangan sumber daya manusia, tapi juga berpotensi mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Di Jepang, penanggulangan kemiskinan anak dan isu demografi menjadi fokus. Meskipun konteks berbeda, prinsip MBG — yaitu memberikan makanan sehat untuk semua anak — memiliki kesamaan dengan nilai Jepang. Dengan pertukaran informasi dan kerja sama, kedua negara dapat meningkatkan efektivitas program masing-masing. Jika MBG berhasil diterapkan secara berkelanjutan, program ini akan menjadi warisan besar bagi generasi mendatang.

Kesimpulan: Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia merupakan kebijakan penting untuk menunjang kesehatan anak dan masa depan bangsa.

Dalam jangka pendek, program ini mendorong penciptaan lapangan kerja dan menghidupkan ekonomi pedesaan. Namun, tantangan tetap muncul, seperti beban fiskal yang besar dan efisiensi operasional.

Untuk meningkatkan keberlanjutan program, beberapa langkah perlu dilakukan:

• Fokus pada kelompok sasaran yang membutuhkan

• Koordinasi dengan kebijakan kesehatan dan pendidikan lain

• Pengurangan limbah makanan

Perbandingan dengan sistem sekolah Jepang menunjukkan pentingnya menyesuaikan strategi operasional dengan kondisi lokal masing-masing negara.

Dengan prinsip “memberikan makanan bergizi untuk semua anak”, keberhasilan MBG akan berdampak pada perkembangan generasi mendatang dan stabilitas sosial jangka panjang. Program ini menjadi contoh penting bagaimana kebijakan gizi dapat mendukung pembangunan nasional.

Glosarium Istilah yang Digunakan dalam Artikel

Makan Bergizi Gratis (MBG)
Artinya “makanan bergizi gratis” dalam bahasa Indonesia. Ini adalah nama program gratis menyediakan makanan bergizi bagi anak dan ibu hamil/menyusui yang dimulai pada tahun 2025.

発育阻害 (Stunting / Pertumbuhan Terhambat)
Kondisi di mana anak mengalami gagal tumbuh secara kronis akibat kekurangan gizi. Di Indonesia, sekitar 21,5% anak di bawah 5 tahun terdampak stunting.

GDP比3%ルール (Aturan Defisit Fiskal 3% terhadap GDP)
Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjaga defisit anggaran negara di bawah 3% dari PDB, demi stabilitas fiskal.

セミターゲティング (Semi-Targeting / Penetapan Sasaran Terbatas)
Strategi memfokuskan bantuan pada kelompok yang membutuhkan. Misalnya, dalam MBG, daerah miskin mendapat lebih banyak pemberian makanan, sedangkan kota besar hanya menerima terbatas.

フォーティフィケーション (Fortifikasi / Penguatan Nutrisi)
Proses menambahkan vitamin dan mineral ke makanan untuk meningkatkan nilai gizi. Umumnya digunakan di wilayah dengan masalah kekurangan gizi.

ポーションコントロール (Pengendalian Porsi / Portion Control)
Metode untuk menyediakan jumlah makanan yang tepat dan mengurangi pemborosan makanan.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Q1. Siapa saja yang menjadi target program makan gratis di Indonesia?
A. Program ini menargetkan anak-anak dari pendidikan usia dini hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Pemerintah berencana memperluas jangkauan hingga sekitar 83 juta orang pada 2029.

Q2. Mengapa program ini penting?
A. Masalah malnutrisi dan stunting pada anak-anak di Indonesia masih tinggi. Program makan gratis diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak dan prestasi belajar.

Q3. Dari mana sumber dana program ini?
A. Saat ini, seluruh biaya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Namun, untuk ekspansi program, anggaran tambahan diperlukan, sehingga keberlanjutan finansial menjadi tantangan.

Q4. Apa dampak ekonomi dari program ini?
A. Dalam jangka pendek, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun, peningkatan permintaan pangan yang besar juga dapat memicu kenaikan harga.

Q5. Apa perbedaan program ini dengan sistem sekolah di Jepang?
A. Di Indonesia, makan gratis sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat, dikelola secara terpusat, dan memanfaatkan jaringan transportasi militer. Sementara di Jepang, pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan orang tua biasanya membayar biaya makan, meski beberapa daerah telah menerapkan gratis.

Q6. Apa saja tantangan ke depannya?
A. Tantangan utama meliputi beban anggaran yang meningkat, pencegahan korupsi, dan ketimpangan antar wilayah. Selain itu, pengurangan limbah makanan dan pemeliharaan keseimbangan gizi juga menjadi fokus penting.

Untuk bisnis di Indonesia, Timedoor merayakan ulang tahun ke-10

Pengembangan sistem, layanan pendidikan IT, pendidikan bahasa Jepang, dan layanan penempatan tenaga kerja, serta layanan dukungan masuk pasar

Hubungi Kami.

 

 

Looking for E-commerce MobileApp for your Retail business? Learn more on APPMU